AKAR SEJARAH PEMIKIRAN LIBERAL

Posted in 1376634 on September 7, 2008 by gemapembebasankaltim

Akar Pemikiran Liberal

Pemikiran liberal (liberalisme) adalah satu nama di antara nama-nama untuk menyebut ideologi Dunia Barat yang berkembang sejak masa Reformasi Gereja dan Renaissans yang menandai berakhirnya Abad Pertengahan (abad V-XV). Disebut liberal, yang secara harfiah berarti “bebas dari batasan” (free from restraint), karena liberalisme menawarkan konsep kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan raja. (Adams, 2004:20). Ini berkebalikan total dengan kehidupan Barat Abad Pertengahan ketika gereja dan raja mendominasi seluruh segi kehidupan manusia. Ideologi Barat itu juga dapat dinamai dengan istilah kapitalisme atau demokrasi. Jika istilah kapitalisme lebih digunakan untuk menamai sistem ekonominya, istilah demokrasi sering digunakan untuk menamai sistem politik atau pemerintahannya. (Ebenstein & Fogelman, 1994:183). Namun monopoli istilah demokrasi untuk ideologi Barat ini sebenarnya kurang tepat, karena demokrasi juga diserukan oleh ideologi sosialisme-komunisme dengan nama “demokrasi rakyat”, yakni bentuk khusus demokrasi yang menjalankan fungsi diktatur proletar. (Budiardjo, 1992:89).

Walhasil, ideologi Barat memang mempunyai banyak nama, bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Namun, yang lebih penting adalah memahami akar pemikiran liberal yang menjadi pondasi bagi seluruh struktur bangunan ideologi Barat. Menurut Ahmad Al-Qashash dalam kitabnya Usus Al-Nahdhah Al-Rasyidah (1995:31) akar ideologi Barat adalah ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan agama dari negara. Sekularisme inilah yang menjadi induk bagi lahirnya segala pemikiran dalam ideologi Barat. Berbagai bentuk pemikiran liberal seperti liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama, semuanya berakar pada ide dasar yang sama, yaitu sekularisme (fashl al-din ‘an al-hayah).

Sejarah Pemikiran Liberal

Pemikiran liberal mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat yang Kristen. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan,”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” (Matius, 22:21).

Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 313, ketika Kaisar Konstantin (w. 337) mengeluarkan dekrit Edict of Milan untuk melindungi agama Nasrani. Selanjutnya pada tahun 392 keluar Edict of Theodosius yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama negara (state-religion) bagi Imperium Romawi. (Husaini, 2005:31). Pada tahun 476 Kerajaan Romawi Barat runtuh dan dimulailah Abad Pertengahan (Medieval Ages) atau Abad Kegelapan (Dark Ages). Sejak itu Gereja Kristen mulai menjadi institusi dominan. Dengan disusunnya sistem kepausan (papacy power) oleh Gregory I (540-609 M), Paus pun dijadikan sumber kekuasaan agama dan kekuasaan dunia dengan otoritas mutlak tanpa batas dalam seluruh sendi kehidupan, khususnya aspek politik, sosial, dan pemikiran. (Idris, 1991:75-80; Ulwan, 1996:73).

Abad Pertengahan itu ternyata penuh dengan penyimpangan dan penindasan oleh kolaborasi Gereja dan raja/kaisar, seperti kemandegan ilmu pengetahuan dan merajalelanya surat pengampunan dosa. Maka Abad Pertengahan pun meredup dengan adanya upaya koreksi atas Gereja yang disebut gerakan Reformasi Gereja (1294-1517), dengan tokohnya semisal Marthin Luther (w. 1546), Zwingly (w. 1531), dan John Calvin (w. 1564). Gerakan ini disertai dengan munculnya para pemikir Renaissans pada abad XVI seperti Machiaveli (w. 1528) dan Michael Montaigne (w. 1592), yang menentang dominasi Gereja, menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan.

Selanjutnya pada era Pencerahan (Enlightenment) abad XVII-XVIII, seruan untuk memisahkan agama dari kehidupan semakin mengkristal dengan tokohnya Montesquieu (w. 1755), Voltaire (w. 1778), dan Rousseau (1778). Puncak penentangan terhadap Gereja ini adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang secara total akhirnya memisahkan Gereja dari masyarakat, negara, dan politik. (Qashash, 1995:30-31). Sejak itulah lahir sekularisme-liberalisme yang menjadi dasar bagi seluruh konsep ideologi dan peradaban Barat.

Sejarah Masuknya Pemikiran Liberal di Indonesia

Sekularisme sebagai akar liberalisme masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekular telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27).

Prinsip sekular dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politiek, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam Politiek adalah : (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12).

Politik Etis yang dijalankan penjajah Belanda di awal abad XX semakin menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri jajahan dengan penjajahnya dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck Hurgronje, menjadi cara manjur dalam proses unifikasi agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama. (Noer, 1991:183).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 seharusnya menjadi momentum untuk menghapus penjajahan secara total, termasuk mencabut pemikiran sekular-liberal yang ditanamkan penjajah. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi. Revolusi kemerdekaan Indonesia hanyalah mengganti rejim penguasa, bukan mengganti sistem atau ideologi penjajah. Pemerintahan memang berganti, tapi ideologi tetap sekular. Revolusi ini tak ubahnya seperti Revolusi Amerika tahun 1776, ketika Amerika memproklamirkan kemerdekaannya dari kolonialisasi Inggris. Amerika yang semula dijajah lantas merdeka secara politik dari Inggris, meski sesungguhnya Amerika dan Inggris sama-sama sekular.

Ketersesatan sejarah Indonesia itu terjadi karena saat menjelang proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI), kelompok sekular dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan M. Yamin telah memenangkan kompetisi politik melawan kelompok Islam dengan tokohnya Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. (Anshari, 1997:42). Jadilah Indonesia sebagai negara sekular.

Karena sudah sekular, dapat dimengerti mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial untuk dapat tumbuh subur di Indonesia, baik liberalisme di bidang politik, ekonomi, atau pun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem kapitalisme (economic liberalism), yaitu sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan adanya kepemilikan pribadi (private ownership), perekonomian pasar (market economy), persaingan (competition), dan motif mencari untung (profit). (Ebenstein & Fogelman, 1994:148). Dalam bidang politik, liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu. (Audi, 2002:47). Dalam bidang agama, liberalisme mewujud dalam modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat. (Said, 1995:101).

Tokoh-Tokoh Liberal Indonesia

Komaruddin Hidayat dalam tulisannya Islam Liberal di Indonesia dan Masa Depannya (Republika, 17-18 Juli 2001) memasukkan Soekarno dan Hatta sebagai tokoh-tokoh Islam Liberal. (Husaini & Hidayat, 2002:34). Benar, Komaruddin Hidayat tidak sedang mengigau. Soekarno dan Hatta memang tokoh liberal di Indonesia karena keduanya ngotot menyerukan sekularisme bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Soekarno adalah seorang sekular. Pada tahun 1940 Soekarno pernah menulis artikel Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara, yang mempropagandakan sekularisme Turki sebagai suatu teladan yang patut dicontoh. (Noer, 1991:302). Beberapa buku telah ditulis khusus untuk membongkar sekularisme Soekarno, seperti buku Sekularisme Soekarno dan Mustafa Kamal karya Abdulloh Shodiq (1992) dan buku Islam Ala Soekarno Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal di Indonesia karya Maslahul Falah (2003).

Hatta juga seorang sekular. Prof. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menggambarkan pendirian sekular dari Hatta dalam sidang BPUPKI dengan berkata,”Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah : paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan : bukan negara Islam.” (Anshari, 1997:27).

Jadi, Soekarno dan Hatta sebenarnya bukan pahlawan dan bukan teladan yang baik bagi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Keduanya hanyalah bagian dari kelompok sekular di negeri ini yang hakikatnya tidak melakukan apa-apa, selain melestarikan ideologi penjajah di Indonesia dengan mengikuti model negara sekular yang dijalankan kaum Yahudi dan Nasrani yang kafir.

Seharusnya umat Islam tidak boleh mengikuti jalan hidup kaum Yahudi dan Nasrani (QS Al-Maidah:51), meski kita tak perlu terlampau heran kalau memang terjadi. Karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah berpesan : “Sungguh kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk lubang biawak, kamu akan tetap mengikuti mereka.” Para shahabat bertanya,”Apakah mereka Yahudi dan Nasrani?” Jawab Rasulullah SAW,”Lalu siapa lagi?” (HR Bukhari & Muslim). Wallahu a’lam.

STATISTIC USERS

Posted in Tentang Kami on June 28, 2008 by gemapembebasankaltim

Total views: 10,221

Busiest day: 98 — Monday, December 3, 2007

Views today: 2

Total

Tulisan: 9

Komentar: 70

Kategori: 2

Tag-tag: 0

Spam

Akismet telah melindungi sistem Anda dari 1.113 komentar spam.

REFORMASI VS REVOLUSI

Posted in Tentang Kami on June 28, 2008 by gemapembebasankaltim

MENAKAR ARAH PERJUANGAN DAN PERGERAKAN MAHASISWA
PASCA 10 TAHUN KEGAGALAN REFORMASI

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Kondisi ini dilatar belakangi karena semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto saat itu.

Mahasiswa merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan reformasi tersebut, mereka yang dilahirkan dari kampus dan Sama-sama mengusung agenda utama yaitu reformasi dan pergantian kepimpinan nasional. Yang perlu dicatat dari perjalanan pergerakan mahasiswa kala itu adalah peristiwa tragis yang menyebabkan gugurnya empat orang dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrok dengan aparat di unuversitas trisakti mahasiswa yang menjadi korban kebrutalan aparat tersebut diyakini sebagai pemicu amuk masa pada hari selanjutnya. Gerakan mahasiswa pun meluas, demonstrasi besar-besaran pun dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. sehingga menyebabkan kerugian mencapai triliunan rupiah ditandai rusaknya berbagai infrastuktur, hilangnya nyawa ratusan orang dan keadaan pada waktu itu cukup mengharu biru.

Hari-hari berikutnya merupakan hari yang sangat menegangkan, jalan-jalan dihampir seluruh Indonesia selalu diwarnai aksi massa. Tokoh-tokoh kritis mulai bermunculan memberi semangat masyarakat, para politikus keluar sarang, sepertinya mereka tak mau ketinggalan untuk menjadi bagian dari pelaku sejarah baru Indonesia. Aparat keamanan pun disiagakan untuk mengatasi kerusuhan. Disamping itu tekanan yang besar juga muncul dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Reformasi yang digulirkan memiliki enam agenda yang menjadi tuntutan rakyat. Ke enam agenda reformasi tersebut adalah :

Penegakan supremasi hukum,
Pencabutan dwifungsi TNI/POLRI serta
Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya.
Pemberantasan KKN,
Pengadilan mantan presiden soeharto dan kroninya,
Amandemen konstitusi.
Kini Sepuluh tahun sudah reformasi digulirkan, dan enam agenda diatas telah diusahakan untuk menjalankannya, karena dengan 6 agenda tersebut diyakini akan membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis yang multidimensional ini. Akan tetapi pada kenyataanya Benarkah ”Orde Reformasi” sudah mengalahkan sebuah ”Orde Korup” yang berumur puluhan tahun? Benarkah pada pasca reformasi 1998 kita sudah merasakan kesejahteraan? Atau keadaannya masih sama dengan yang sebelumnya bahkan lenih parah?!

Pada kenyatannya dapat lita saksikan sekarang, Keadaan rakyat tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum reformasi bahkan lebih buruk lagi. Angka kemiskinan yang sangat besar, laporan World Bank ditahun 2007 menunjukkan penduduk Indonesia diatas 100 juta adalah orang miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2 dollar/hari. Sumber Daya Alam kita diberikan begitu saja kepada pihak asing seperti halnya blok Cepu, Natuna, Freeport dll. Belum lagi korupsi yang merupakan problem yang tidak ada habisnya. Privatisasi pendidikan melalui BHMN/BHP akan membawa konsekuensi berupa pengelolaan yang semula didominasi oleh pemerintah, maka dengan adanya privatisasi lembaga/instansi pendidikan memiliki kewenangan yang lebih dalam mengelola lembaganya, Akibatnya, rakyat menjadi kuli di negerinya sendiri. Kusamnya perpolitikan Indonesia sebagai bukti lagi, ‘pesta demokrasi’ hanyalah industri politik. Busung lapar yang masih juga banyak terjadi di daerah–daerah. Angka pengangguran yang cukup tinggi menembus angka lebih dari 40 juta orang ( BPS, indicator kunci Indonesia 2007). Indonesia juga terus diancam disintegrasi, Hal ini tampak saat bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berkibar di depan Presiden di Maluku. Begitu juga, bendera Bintang Kejora muncul dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. mereka yang hadir berteriak ‘Merdeka …!. Beberapa kebijakan luar negeri yang diambil justru semakin menunjukkan Indonesia lebih berkiblat pada kepentingan Barat terutama AS dan sekutunya. Utang luar negeri yang tidak kunjung lunas, serta banyak lagi berbagai permasalahan yang belum kunjung selesai. Tepat rasanya ungkapan beberapa kalangan bahwa ”reformasi telah mati”. Reformasi tinggal slogan tanpa kekuatan.

Itulah sekian banyak permasalahan yang terjadi di era reformasi ini. Meski demikian para pelaku reformasi 1998 mengatakan bahwa reformasi sedang berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Setidaknya mereka masih akan berkilah jika diperhadapkan dengan kegagalan reformasi, bahwa bangsa Indonesia memang masih pada tahap transisi dari rezim dictator menuju demokrasi. Beberapa agenda reformasi telah berhasil dijalankan misalnya saja amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi TNI/POLRI ataupun juga pemberian otonomi daerah seluas–luasnya. Meskipun kata mereka beberapa agenda seperti pengadilan mantan Presiden Soeharto, pemberantasan KKN serta penegakan supremasi hukum belum berhasil dengan baik. Tetapi secara umum mereka menilai bahwa reformasi tidak gagal tetapi sedang menuju kepada perbaikan yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu dikemanakan berbagai permasalahan yang sangat banyak yang telah disebutkan di atas tadi? Yang terjadi ini kesalahan dalam menjalankan agenda ataukah kesalahan dalam mengidentifikasi akar permasalahan bangsa ini sehingga solusi yang ditawarkanpun hasilnya jauh dari yang diharapkan.

Akar Kegagalan Reformasi
Kegagalan reformasi sepantasnya mendapat perhatian serius dan analisis yang mendalam. Pertanyaan yang patut diajukan, mengapa gerakan kaum intelektual muda seperti mahasiswa ini seolah belum menemukan pola baku dalam melawan segala tirani dan ketidakadilan para penguasa, yang semakin hari semakin tidak lagi memihak kepada rakyat?

Ada tiga hal pokok penyebab gagalnya gerakan mahasiswa.
Pertama, tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga kurang tepatnya perumusan solusi krisis bangsa. Para aktivis gerakan perubahan, termasuk gerakan mahasiswa sebagai garda terdepan, menilai akar masalah dari segala krisis bangsa adalah kesalahan dari aparat pemerintah, antara lain penegakan hukum yang lemah, budaya KKN dan belum berjalannya demokratisasi. Sehingga mereka menyerukan tegakkan supremasi hukum, bersihkan aparat pemerintah dari KKN dan gencarkan demokratisasi. Begitu juga dalam permasalahan BHMN/BHP, mereka hanya sebatas berteriak-teriak ‘tolak BHMN/BHP. permasalahan kebobrokan ekonomi dengan seruan turunkan harga kebutuhan pokok. Jadi jelaslah mengapa perjuangan tidak kunjung membuahkan hasil yang baik, karena ide-ide itu masih umum dan tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Dari sini, dimunculkan solusi dengan enam visi reformasi dalam menuntaskan masalah tadi. Jika ditelusuri lebih mendalam, hal tadi bukanlah rumusan yang tepat sebagai solusi.

Kedua, ide yang tidak jelas. Pengadopsian sebuah ide atau pemikiran gerakan menjadi unsur yang penting bagi gerakan mahasiswa sebagai nilai perjuangan nantinya. Ide atau pemikiran itu haruslah ide dan pemikiran yang benar, jelas dan terukur. Dalam artian telah melalui proses studi kelayakan dan disimpulkan apakah baik untuk diadopsi. Ternyata prinsip ini dilupakan oleh gerakan mahasiswa selama ini. Lemahnya daya pikir politis mahasiswa juga membawa arah perjuangan mereka tidak menentu. Berbagai aksi yang yang dilakukan hanya sekedar respon yang spontanitas (reaksioner) tentang berbagai isu yang sedang populer di masyarakat. Dan tidak heran jika kemudian gerakan mahasiswa ini sering dimanfaatkan sebagai alat permainan isu dan manajemen konflik oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tidak ideologis. Sebenarnya mahasiswa selama ini belum memahami betul akan pentingnya sebuah gerakan yang berlandaskan ideologi, sehingga mereka terbiasa akan gerakan-gerakan yang ada saat ini, bahkan mereka mengikuti format-format gerakan tersebut dalam aktivitasnya meskipun mereka tidak merasakan kepuasan sebab gerakan tersebut tidak mampu berkarya dalam menyelesaikan masalah. Mereka yang mengusung gerakan yang tidak ideologis, akan terombang ambing ketika ditengah perjuangannya berbenturan dengan berbagai masalah yang sebelumnya tidak pernah dijumpai. Berbenturan dengan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi realitas yang ada. ataupun berbenturan dengan mayoritas suara yang menyesatkan. Sehingga dapat kita saksikan, ide-ide yang diusung oleh sebagian gerakan mahasiswa lebih bersifat megikuti tren yang ada, ketika diteriakkan reformasi sebagai solusi bangsa ini maka mahasiswapun meneriakkan hal yang sama. Begitu juga ketika diberikan konsep demokrasi sebagai sebuah system yang adil maka mahasiswa pun ikut memperjuangkannya, tanpa mencermati apakah konsep-konsep yang ditawarkan tersebut layak untuk diperjuangkan. Akibatnya arah perjuangan merekapun tidak menentu. Hal ini sangatlah berbeda dengan Gerakan yang berbasis sebuah ideology. mereka akan menemukan arah perjuangan yang jelas, sebab idelogi tersebut akan menuntun mereka dalam melahirkan berbagai solusi atas persoalan yang ada.

Rekonstruksi Paradigma Gerakan

Ketika masyarakat sadar bahwa ada suatu kondisi yang lebih baik dari semula maka keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik tersebut menjadi suatau keniscayaan. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Bermunculanlah beberapa tokoh perubahan yang menyebut dirinya reformis. Mereka melakukan perubahan dalam tatanan masyarakat tanpa merubah sistem yang ada, hanya memperbaiki kelemahan sistem tersebut. Disisi lain ada pula sebagian kelompok yang hendak melakukan perubahan secara sistematis dan sekaligus merubah tatanan sistem yang ada. Inilah kaum revolusioner yang ingin melakukan perubahan yang menyeluruh.

Kaum reformis manganggap kaum revolusioner hanya akan memakan banyak korban dalam melakukan perubahan. Sedangkan kaum revolusioner berkeyakinan bahwa kaum reformis hanyalah membuang-buang waktu. Bahkan jika dulu para pejuang kemerdekaan kita hanya melakukan reformasi maka tidak mungkin kita akan lepas dari penjajahan mencapai kemerdekaan seperti sekarang.

Apabila kita hendak menentukan arah perubahan yang akan di perjuangkan apakah perubahan barsifat reformasi atau revolusi, maka tidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu :

Harus melakukan kajian seksama atas objek yang akan dirubah,
Suatu penilaian atau evaluasi, mau tak mau, mengharuskan adanya pegangan sudut pandang tertentu yang khas yaitu dengan kacamata ideology yang benar.
Ketika memandang suatu objek permasalahan yaitu bangsa Indonesia ini, hendaknya kita bukan hanya sibuk dengan akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan tadi, tetapi mestilah dicarikan penyebab/akar masalah mengapa akibat ini bisa muncul. Dan kaitannya dengan kondisi Indonesia pasca reformasi yang terbukti telah gagal dan tidak mampu menyelesaikan persoalan negeri ini. sebab perubahan yang diusung adalah reformasi yaitu hanya sekedar pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya. Maka seharusnya perubahan yang dilakukan adalah secara mendasar (revolusi) berupa mengganti semua sistem aturan dan beralih ke sistem yang baru dan diikuti dengan pergantian pemimpin dengan yang amanah.

Dalam hal ini kita perlu memiliki satu pegangan atau titik referensi terlebih dahulu yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang ada saat ini. mengingat sudut pandang yang digunakan para reformis tidak mampu melihat akar permasalahan rakyat yang sedemikian banyaknya. maka satu pegangan atau titik referensi yang ditawarkan adalah harus memakai kacamata yang lain yang lebih baik. Reformasi telah gagal semenjak kemunculannya, Sebab poin yang diagendakan dalam reformasi tersebut bukanlah poin yang mengakar bagi permasalahan rakyat saat ini. Maka sudah seharusnya kita menolak keadaan yang terjadi pada masa orde lama, orde baru, ataupun juga masa reformasi saat ini. Sebab apa yang harus menjadi gambaran kita adalah penyelesaian yang menyeluruh dari semua permasalahan yang sedang dihadapi.

Oleh karena itu Reformasi hanyalah suatu bentuk yang jika diibaratkan ”perpindahan dari kandang macan ke kandang harimau”. Kedua-duanya sama ganasnya dan sama pemakan dagingnya. Salah satu kesalahan fundamental dari gerakan reformasi ini adalah tidak digantinya sistem sekaligus orang–orang yang memegang pemerintahan seluruhnya. Pada masa itu yang terjadi adalah sebuah gerakan massa besar–besaran yang bertujuan untuk menggulingkan penguasa yang sah saat itu yaitu Soeharto. Terkumpulnya massa dalam jumlah besar itu hanyalah sekedar massa yang banyak saja. Keinginan mereka hanyalah turunnya Soeharto dan berharap akan terjadi suatu perubahan yang lebih baik. Massa yang sangat banyak tersebut cenderung hanya berkumpul semata tanpa adanya gagasan ataupun konsep perubahan yang jelas. Mereka hanyalah sekedar menginginkan perubahan tanpa tahu perubahan seperti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut.

Melihat itu semua maka penulis menawarkan suatu solusi dan gagasan yang jelas yaitu ideology Islam. karena melihat bahwa akar permasalahan dari sekian banyak permasalahan yang ada adalah tidak diterapkannya Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Islam hanya ditempatkan pada wilayah privat (sekularisme). Bukankah Allah swt telah menyatakan :

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.QS. Thaaha : 124.

Syariat Islam datang dalam rangka memecahkan masalah bagi kemaslahatan semua elemen masyarakat. ketika Islam menetapkan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariat, maka sistem itu adalah untuk seluruh masyarakat tanpa memandang muslim ataupun non muslim. Ketika ekonomi secara umum gonjang-ganjing sejak Indonesia mengalami krisis, lembaga keuangan syari’at menunjukkan ketegarannya. Atau ketentuan syariat Islam dalam banyak hadits bahwa komoditas milik umum seperti minyak, hutan, gas alam, emas dan barang mineral lain adalah milik umum yang karenanya harus dikelola oleh negara. Hasilnya, diberikan kepada seluruh rakyat baik langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan dan kesehatan murah bahkan gratis akan membuat rakyat merasakan manfaat dari kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya.

Begitu juga, syariat Islam menetapkan adanya pendidikan bermutu yang tegak berdasarkan paradigma Islam dimana pendidikan diorientasikan pada pembentukan kepribadian, penguasaan tsaqofah Islam dan penguasaan sains dan teknologi, diselenggarakan gratis atau biaya murah, semua itu dinikmati oleh setiap warga negara, muslim dan non muslim (Al Baghdady, 1996). Sebaliknya, sistem pendidikan sekuler yang amburadul, mahal dan arah yang berganti-ganti saat ini menghasilkan sosok manusia yang diragukan kualitasnya terlihat dari maraknya perkelahian pelajar, seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Siapa yang merasa aman dalam dunia pendidikan seperti ini?

Sementara, kemampuan sistem Islam menjaga keamanan, jiwa, harta dan kehormatan melalui penerapan (‘uqûbat) Islam dimana para pelaku pelacuran, perampokan termasuk koruptor, pezina, peminum-minuman keras, pembunuh dihukum setimpal (Abdurrahman Maliky, 1990). Hal ini akan membuat kriminalitas menurun dan segala penyakit sosial turun drastis atau dapat ditekan serendah mungkin.

Sudah seharusnya gerakan mahasiswa yang ada saat ini berjuang untuk mensosialisasikan solusi Islam ini dan mengkampanyekan penegakan syariah di negeri ini, melalui suatu momentum Revolusi. Kami yakin bahwa para pejuang Reformasi akan kehabisan tenaga dalam memperjuangkan misinya tersebut. Sebab, solusi yang diperjuangkan oleh mereka itu bukan menyentuh akar masalah dari problematika umat. Mereka akan kelelahan karena ibaratnya sibuk membersihkan air yang jatuh ke lantai dari atap yang bocor tanpa pernah memperbaiki atap yang bocor tersebut.

Oleh karena itu Mengapa kita takut lagi mengatakan bahwa system sekarang sudah bertolak belakang dengan Islam. Mengapa kita takut mengatakan bahwa hanya satu aturan Islamlah yang benar. Bukankah kita semua tahu sendiri bahwa kebobrokan kehidupan saat ini karena tidak diterapkannya system Islam secara Kaffah. Malah kita terjebak dalam roda pergerakan system Kapitalis-demokrasi saat ini, bukankah Allah telah mengingatkan kita :

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (TQS. Al A’raf [7] : 96).

Walhasil, Sekarang kita telah menemukan akar persoalan bangsa ini yaitu diterapkannya sekularisme dan solusi yang fundamental pun sudah kita dapatkan, yang mana dengan penerapan syariat Islam di segala bidang. jadi hanya tinggal bagaimana metode untuk memperjuangkan syari’at Islam itu agar bisa diterapkan dinegara ini. Untuk itu penulis menjelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa kedepan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam mambangun negara Islam di Madinah yaitu :

Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan, yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode pergerakan yang akan dijalankan dalam rangka melakukan perubahan. Para kader inilah yang akan menyampaikan Islam kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk mengemban Islam serta membentuk kesadaran atas dasar ide-ide dan hukum-hukum Islam. Disamping itu juga meluruskan kekeliruan pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam, kerena opini negatif yang selama ini dibangun oleh musuh-musuh Islam seperti dikatakan syariat Islam itu kejam, kuno, memecah belah bangsa, menindas non muslim dan sebagainya. Padahal Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Bukankah Allah swt telah berfirman :

“Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (TQS. AL Anbiya 107).

Kedua, tahapan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan kontinyu, pada tahapan ini yang dilakukan ialah aktivitas pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Pergolakan pemikiran dilakukan dalam rangka menentang kepercayaan, ideologi, aturan, dan pemikiran-pemikiran kufur yang bukan dari Islam; menentang segala bentuk akidah yang rusak, pemikiran yang keliru seperti ide demokrasi, serta persepsi yang salah dan tersesat. Caranya adalah dengan mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan, dan pertentangannya dengan Islam; sekaligus membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan bekas-bekasnya. Sebab Islam adalah agama dan ideologi yang sempurna sehingga tidak memerlukan sistem yang lain untuk mengatur negara ini.

Sedangkan perjuangan politik dilakukan dalam rangka menghadapi makar negara-negara barat imperialis yang menguasai negeri ini; menghadapi segala bentuk penjajahan, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer; mengungkapkan taktik dan strategi persekongkolan negara-negara barat untuk membebaskan bangsa ini dari kekuasaan dan pengaruhnya. Perjuangan politik juga dilakukan dengan cara menentang secara terus-menerus para penguasa yang tidak memihak rakyat, mengungkapkan kejahatan mereka, mengadakan nasihat dan kritik buat mereka, sekaligus berusaha mengubah tingkah laku mereka setiap kali mereka merampas dan menghilangkan hak-hak rakyat, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat dan melalaikan urusan rakyat.

Dakwah ini juga ditujukan kepada pemilik kekuatan dan simpul-simpul umat seperti pihak militer, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cendikiawan dan lainnya. Dengan begitu, seluruh komponen masyarakat tersebut telah menjadikan Islam sebagai pemikiran mereka yang akan mendorong mereka untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Sehingga mereka bersama-sama yang menuntut perubahan revolusi tadi, yakni revolusi putih tanpa kekerasan dan tanpa pertumpahan darah kerena berangkat dari wujud kesadaran yang sempurna. Jika telah demikian halnya siapa lagi yang akan mampu manghalangi untuk tegaknya Islam di negara ini, InsyaAllah.

Ketiga, tahapan menerima penyerahan kekuasaan, yaitu pada saat masyarakat sudah mempunyai kesadaran akan kebobrokan sistem demokrasi yang diterapkan dan tidak amanahnya penguasa yang memimpin mereka selama ini, pada saat itulah masyarakat akan mempercayakan kepemimpinannya kepada gerakan yang selama ini telah menyadarkan mereka. Ketika kekuasaan telah diperoleh dan sistemnya pun sudah diganti dengan sistem pemerintahan Islam, maka pada saat itulah syariat Islam dapat diterapkan secara menyeluruh yang akan mensejahterakan bangsa ini, insyaAllah.

Oleh karena itu kedepan gerakan mahasiswa harus mengganti enam agenda reformasi 1998 yang lalu menjadi enam agenda Revolusi 2008 yaitu :

Menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan dalan segala aspek kehidupan.
Penegakan Syariat Islam dalam kehidupan bernegara yang meliputi bidang ekonomi, social, budaya, peradilan, politik, pemerintahan, pertahanan, pendidikan dan pergaulan.
Pemberantasan KKN yaitu Kapitalisme, Komunisme dan Neo-Liberalisme Sekuler beserta ide turunannya yang merupakan akar persoalan bangsa.
Pembersihan para pejabat pemerintahan yang tidak amanah beserta kroni- kroninya.
Ganti Sistem demokrasi yang dijalankan karena telah nyata gagal.
Menegakkan Pemerintahan yang berlandaskan Islam yakni Khilafah Islam sebagai Institusi yang akan menjalankan Islam secara sempurna.

khatimah

Wahai mahasiswa, sudah seharusnya kita bangga akan kemajuan yang dihasilkan oleh peradaban Islam. Dan kini tampak didepan mata bahwa satu-satunya konsep hidup yang layak diterapkan adalah Islam. Apalagi sebagai seorang muslim tentu hanya Islam-lah satu-satunya konsep kehidupan harus yang kita pegang dan perjuangkan, bukan Sosialisme yang sudah tumbang dan bukan juga kapitalisme yang sudah sekarat, kerena keduanya merupakan konsep hidup buatan manusia yang justru telah terbukti menjerumuskan umat manusia ke lembah kesengsaraan. Wallahu a’lam bishowwab.

PERNYATAAN SIKAP GEMA PEMBEBASAN KALTIM

Posted in Tentang Kami on May 10, 2008 by gemapembebasankaltim

ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA ANTI IMPERIALISME

”TOLAK KENAIKAN BBM, HENTIKAN LIBERALISASI MIGAS”

Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri (Kompas, 5/5), Presiden SBY untuk ketiga kalinya memutuskan untuk kembali menaikkan harga BBM. Meski belum ada angka pasti mengenai besar kenaikan tersebut, namun menurut sejumlah informasi media, kenaikan tersebut rata-rata 30 persen. Alasan pemerintah yang juga mendapat dukungan sejumlah ekonom tersebut, adalah kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional (New York Exchange Mercantile) yang saat ini telah menembus angka 120 dollar per barrel semakin membebani APBN. Padahal APBN-P 2008 asumsi harga minyak mentah dipatok 95 dollar per barel. Dengan demikian beban subsidi BBM yang kini sebesar 126 triliun akan semakin besar. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut Pemerintah akan kembali menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui pemberian raskin, pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin yang dianggap lebih tetap sasaran. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan BBM ini harus ditolak karena beberapa alasan, antara lain: 1. Kenaikan harga BBM dapat dipastikan akan meningkatkan inflasi. Harga-harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok yang belakangan ini telah melonjak, dipastikan akan semakin meroket disamping akan semakin memukul sektor usaha. Menurut perkiraan Depkeu kenaikan rata-rata 30 persen akan meningkatkan inflasi menjadi 11 persen. Dampaknya dengan mudah dapat ditebak, masyarakat menengah ke bawah yang selama ini menjerit dan menderita akibat kesulitan memenihi kebutuhan sehari-hari akan semakin merana. Angka kemiskinan yang kini menjapai 36,8 juta orang dipastikan akan bertambah. Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa. Pemberian subsidi langsung kepada rakyat miskin tidak akan efektif sebagaimana yang dilakukan pemerintah tahun 2005 untuk menekan laju kemiskinan. Angka kemiskinan justru semakin meningkat dari 31,1 juta pada 2005 menjadi 39,3 juta pada 2006. Belum lagi dampak sosial dari kenaikan ini berupa peningkatan angka putus sekolah, peningkatan tingkat kriminalitas dan gangguan kesehatan yang terus mewabah. 2. Kenaikan harga minyak mentah akhir-akhir ini di pasar internasional lebih diakibatkan oleh tindakan para spekulan yang beralih dari portofolio seperti mata uang dan saham yanag belakangan ini kurang menguntungkan sebagai dampak dari krisis keungan global. Dengan demikian kenaikan tersebut bukan akibat real cost. Adanya selisih antara harga jual dengan harga internasional inilah yang dianggap pemerintah sebagai subsidi. Padahal tidak seluruh konsumsi minyak mentah Indonesia yang mencapai 1,2 juta barel hari tersebut diimpor. Dengan rata-rata produksi minyak (lifting) sebesar 927.000 barrel per hari maka impor minyak mentah Indonesia berkisar antara 300-400 barel per hari. Dengan demikian jika terjadi lonjakan harga, maka peningkatan subsidi hanya terjadi pada jumlah yang diimpor saja. Kesalahan fatal pemerintah terjadi ketika menganggap BBM sebagai komoditas yang harus dijual dengan harga pasar. Padahal sejatinya BBM adalah bagian dari komoditas yang merupakan kepemilikan umum yang harganya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sebagaimana yang didiktumkan oleh Islam. 3. Pemerintah seharusnya menempuh cara lain untuk mengurangi beban APBN tanpa harus mengorbankan rakyat. Salah satunya dengan meningkatkan produksi dan penerimaan dari minyak dalam negeri. Rendahnya produski dalam negeri diantaranya diakibatkan oleh semakin menurunnya produktivitas sumur-sumur minyak akibat usianya yang semakin tua disamping jumlahnya yang terus menyusut. Hingga saat ini jumlahnya diperkirakan hanya tinggal 25 sumur. Di samping itu rendahnya tehnologi pengilangan minyak Pertamina maka jenis arabian light sweet/light sweet misalnya harus diimpor. Di sisi lain, sisitem Product Sharing Contract yang mencapai 60 persen untuk pihak pengelola yang saat ini didomonasi asing ditambah dengan penggelembungan cost recovery dengan pemerintah sebesar 40 persen dianggap oleh banyak pengamat perminyakan merugikan Indonesia. Belum lagi proses delivery impor BBM sejak jaman Orde baru hingga kini masih terus ditenderkan kepada pihak swasta yang mengakibatkan biaya pengapalan semakin tinggi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas produksi, pembenahan manajemen dan efisiensi produksi seharusnya dilakukan oleh pemerintah. 4. Cara lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban APBN adalah mengurangi porsi pembayaran utang beserta bunganya. Pasalnya untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang luar negeri, pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan belanja negara sekitar Rp 25 triliun dan Rp 45 triliun. Jika angka itu ditambah dengan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri yang masing-masing berjumlah sekitar Rp 30 triliun dan Rp 45 triliun, maka praktis sepertiga APBN atau sekitar Rp 145 triliun, habis terkuras hanya untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang. Ketidakberanian pemerintah melakukan rescheduling utang dan hair cut kepada negara-negara kreditor menunjukkan bahwa pemerintah hanya berani mengorbankan rakyat tanpa mau bersusah payah mencari alternatif lain. 5. Kebijakan Pemerintah untuk terus mengurangi subsidi BBM sejatinya merupakan bagian dari uapaya untuk meliberalisasi sektor migas dengan melepaskan harganya kepada pasar. Pecabutan subsidi secara bertahap ini didukung oleh penerbitan UU Migas No. 22/ 2001 dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan keleluasaan kepada investor swasta khususnya asing untuk melakukan investasi termasuk pada sektor ini. Kebijakan ini jelas tidak lepas dari agenda Washington Consensus yang diarsiteki oleh kelompok Neolib yang selama ini bercokol dalam kabinet pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa anti Imperialisme, menyatakan bahwa: 1. Mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BBM tersebut, sebab hal tersebut justru berdampak negatif bagi kesejahteraan rakyat. 2. Menuntut Pemerintah untuk menghentikan proses liberalisasi sektor migas dengan membatalkan berbagai kontrak pengelolaan migas yang merugikan pemerintah dan mengembalikan pengelolaannya sesuai dengan Syariah Islam. 3. Mengajak seluruh komponen mayarakat untuk meminta SBY-JK dan seluruh jajaran Kabinetnya mundur jika mengebaikan seruan ini. 4. Mengajak kepada seluruh masyarakat untuk besatu padu mengenyahkan sistem pemerintahan yang Kapitalis sekuler ini dan menggantinya dengan sistem Khilafah Islamiyyah yang akan menjalankan pemeritahan dan perekonomian sesuai dengan syariah Islam. Jakarta, 8 Mei 2008 ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA ANTI IMPERIALISME Erwin Permana GEMA PEMBEBASAN ZAKKY ROBBI GERAKAN PEMUDA ISLAM (GPI) NANANG QOSIM KESATUAN NASIONAL PEMUDA ISLAM INDONESIA (KNPII) DEDING HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

PRESS RELEASE

Posted in Tentang Kami on January 4, 2008 by gemapembebasankaltim

PRESS RELEASE GERAKAN MAHASISWA (GEMA) PEMBEBASAN PUSAT TENTANG PENGURANGAN SUBSIDI BBM

Pada tanggal 3 Desember 2007 Pemerintah yang diwakili Budiono, Menteri Koordinator Perekonomian memastikan untuk melepas sebagian premium bersubsidi dengan mengalihkan ke premium oktan 90 dan Pertamax yang saat ini ditujukan kepada pengguna kendaraan pribadi (Kompas, 4/12/07). Kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap pada awal Januari 2008 yang dimulai di kawasan Jabodetabek. Selanjutnya pengurangan supply Premium bersubsidi tersebut akan diteruskan di beberapa kota seperti Bali dan Batam. Kebijakan ini tersebut merupakan salah satu opsi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Selama 2008 ditargetkan pengalihan premium 88 ke 90 sebanyak 2-2,5 juta kiloliter atau lebih dari 50 persen untuk daerah Jawa, Bali dan Batam. Pada 2009, program pengalihan akan mencakup seluruh kota besar di Jawa dengan akumulasi volume premium oktan 88 yang dikonversi mencapai empat juta kiloliter dan 2010 di kota lainnya di Indonesia dengan target akumulasi tujuh juta kiloliter. Dengan demikian, tujuh juta kiloliter dari konsumsi premium nasional sekitar 17 juta kiloliter per tahun telah dialihkan hingga 2010 (Antaranews, 7/12/08). Hal ini juga tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2008, dimana alokasi anggaran subsidi BBM yang disalurkan kepada PT Pertamina akan dikurangi hingga Rp15,14 triliun menjadi Rp46.702,8 miliar dari Rp 61,84 triliun pada APBN 2007 atau sebesar 32,4%. Penurunan beban subsidi BBM tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi premium bersubsidi dan konversi minyak tanah ke LPG. Rencana pengurangan tersebut berbarengan dengan penurunan alokasi anggaran subsidi listrik yang disalurkan kepada PT PLN dalam tahun 2008 direncanakan mencapai Rp27.837,3 miliar, atau turun 14,3 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi subsidi listrik yang diperkirakan dalam RAPBNP tahun 2007. Termasuk dalam hal ini adalah pengurangan subsidi pupuk. Berdasarkan hal tersebut, maka Gerakan Mahasiswa Pembebasan menyatakan kebijakan tersebut harus ditolak dengan sejumlah alasan:

1. Berdasarkan Information Energy Administration pada tahun 2006, total produksi minyak indonesia sebesar 1.102,3 juta barel per tahun sementara konsumsinya mencapai 1.218,6 juta barel, sehingga negara yang sejak 2004 menjadi net importir ini harus mengimpor sebanyak 116,3 juta barel pada tahun 2006. Meski demikian berdasarkan Annual Statistic Report OPEC 2006, Indonesia masih melakukan ekspor minyak mentah senilai 98,55 juta dollar pertahun. Produksi minyak mentahnya mencapai 883.000 barrel perhari. Adapun cadangannya berada pada angka 4. 370.300 juta barel. Meski menjadi net importer, Indonesia masih melakukan ekspor minyak mentah sebanyak 301, 300 barel dengan nilai 98, 55 juta dolar dan pada saat yang sama mengimpor sebesar 116,3 juta barel pertahun atau senilai 75,71 juta dollar pertahun.

2. Dari total produksi tersebut tidak semua milik pemerintah. Sebab pemerintah Indonesia harus berbagi dengan pihak swasta melalui productions sharing contracts atau sering disebut dengan KPS. Berdasarkan undang-undang, skema bagi hasil antara pemerintah dengan pengelola swasta adalah 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk swasta. Namun jika dimasukkan biaya-biaya lain seperti cost recovery maka nilainya menjadi 60 untuk pemerintah dan 40 untuk swasta. Dengan demikian dari total produksi minyak mentah di atas, bagian pemerintah sekitar 600.000 barel atau 95.400.000 liter (1 barel setara dengan 159 liter) yang kemudian diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar seperti minyak tanah, solar, premium dan pertamax dan sebgian lagi diekspor.

3. Pendapatan Pemerintah dari penjualan minyak tersebut dapat diperkirakan sebagai berikut: Pertama, total produksi minyak Indonesia pada tahun 2005 mencapai 125.000 barrel per hari yang dibagi menjadi Bagian Pemerintah dan Pertamina sebesar 663.500 barrel (58,98%) dan bagian Kontraktor Production Sharing (KPS) sebesar 461.500 barrel (41,02%). Dari bagian pemerintah tersebut yang dikilang Pertamina sebanyak 563.200 barrel. Sisanya sebanyak 100.300 barrel diekspor yang terdiri dari ekspor BP Migas 33.300 barrel dan Ekspor Exchange sebanyak 67.000 barrel perhari (www.bisnis.com 13/9/05). Kedua, besar biaya produksi minyak mentah tersebut menurut Kwik Kian Gie sebesar 560 jika dibulatkan menjadi 600 rupiah perliter. Angka tersebut didapatkan dari biaya produksi per barel sebesar 10 dollar mulai dari biaya penyedotan (lifting), pengilangan (refinary) hingga distribusi. Jika 1 barel 159 liter maka harga perliter premium adalah adalah 628 dibulatkan menjadi 650 rupiah perliter (10 dollar x 10.000 / 159). Dengan demikian keuntungan pemerintah pada harga Rp 2.700 adalah Rp 2.050 per liter dan Rp. 3.850 pada harga Rp. 4.500 (4.500-650). Jika diasumsikan seluruh bagian pemerintah yang dikilang pertamina sebanyak 563.200 barrel dijadikan sebagai Premium maka keuntungannya mencapai 344.762.880.000 per hari (563.200 barrel x 159 liter/barrel x Rp 3.850) atau 125,8 trilun pertahun. Jika produksi Premium tahun 2006 sebesar 17.069.600.000 liter (www.esdm.go.id) maka pemerintah diperkirakan meraup keuntungan sebesar 65.7 triliun (17.069.600.000 x Rp. 3.850). Keuntungan ini belum termasuk penjualan solar sebesar 25.204.120.000 liter. Jika harga solar Rp. 4.300 per liter dengan asumsi biaya produksinya sama dengan Premium (meski secara teori lebih rendah) maka keuntungan pemerintah sebesar 91.9 triliun. Belum lagi pada faktanya solar untuk industri harganya telah mengikuti harga internasional. Ketiga, dengan menggunakan data tahun 2005, total ekspor minyak Indonesia sebesar 100.300 barrel yang terdiri dari ekspor BP Migas 33.300 barrel dan Ekspor Exchange sebanyak 65.000 barrel perhari (bisnis.com 13/9/05). Jika asumsi harga minyak dunia sebesar 60 dollar saja (sekarang lebih dari US 90 dollar) maka pendapatan pemerintah sebesar adalah 6.018.000 dollar per hari (100.300 x 60) atau Rp 60,180 miliar dengan asumsi 10.000/ dollar setara dengan 21.966 triliun pertahun. Keempat, memang pemerintah melakukan impor untuk menutupi kebutuhan konsumsi minyak dalam negeri sebesar 116,3 juta barel pada tahun 2006, tapi angka tersebut masih lebih rendah dibanding pendapatan ekspor ditambah dengan keuntungan dari penjualan BBM dalam negeri. Jika jumlah impor sebanyak 116,3 juta barel pertahun (2006) maka dengan asumsi harga 60 dollar perbarel nilainya mencapai Rp 69,780 triliun. Secara tersirat pemerintah pun mengakui hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu: “…kenaikan harga minyak hingga 81 dolar AS per barel tersebut berdampak positif bagi Indonesia. Nilai minyak yang diekspor lebih besar dibandingkan yang diimpor. Dampaknya ke anggaran pemerintah menjadi netral karena kelebihan penerimaan dari hasil ekspor itu dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan subsidi BBM”. (Kompas, 19/9/07). Berdasarkan hal diatas maka kenaikan minyak dunia hingga mencapai 100 dolar sekalipun tidak membuat anggaran jebol.

4. Pendapatan pemerintah dari sektor Migas semestinya bisa lebih besar dibandingkan dengan pendapatan saat ini. Kontrak Profit Sharing (KPS) sebesar 85 persen untuk pemerintah dan 15 untuk swasta dapat diminimalisir jika Indonesia mampu mengelola minyaknya sendiri. Namun sayangnya justru pihak asing merajai pengelolaan migas di negeri ini. Saat ini sekitar 92 persen dari produksi minyak Indonesia dikontrak oleh pihak asing (www. Mediacare, 18/9/07) dalam bentuk KPS. Pertamina bukan lagi pemain utama dalam industri migas Indonesia. Dengan produksi hampir mendekati 44% dari total produksi minyak Indonesia Chevron Pacific Indonesia tercatat sebagai perusahaan dengan produksi minyak paling dominan. Bahkan selama tiga tahun perusahaan tersebut terus memantapkan posisi sebagai leader dalam produksi minyak. PT Pertamina sebagai BUMN menempati urutan kedua dengan produksi 136.12.000 ribu bph dengan pangsa produksi sebesar 11,53%. Bahkan kini sepuluh daftar pemain terbesar (top ten) migas di Indonesia, hanya ada dua perusahaan nasional, yakni Medco dan Pertamina, sisanya adalah pemain asing seperti Chevron, ConocoPhillips,Total, ExxonMobil Oil Indonesia dan PetroChina (Seputar Indonesia, 31/10/07).

5. Selama ini pemerintah senantiasa mendasarkan harga minyak mentah yang diproduksi dan dijual dalam bentuk BBM di dalam negeri dengan mengacu pada harga internasional (MOPS/ Mid Oil Platts Singapore) yang kini lebih dari 90 dollar per barel. Setiap kali tejadi peningkatan minyak dunia yang lebih tinggi dari asumsi APBN maka pemerintah mengklaim bahwa beban subsidi yang harus dikeluarkan semakin berat. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah apa yang disebut kerugian subsidi merupakan selisih antara harga minyak internasional dengan harga produksi pertamina. Dengan kata lain kerugian tersebut bukanlah actual loss namun potential loss. Namun sayangnya pemerintah tidak konsisiten dengan sikap ini. Buktinya pada saat harga minyak dunia turun menjadi 54 dollar per barel, pemerintah tidak ikut menurunkan harga BBM.

6. Seringkali pemerintah beralasan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran sehingga merugikan rakyat yang berpendapatan menengah ke bawah danm oleh karena itu subsidi tersebut harus dicabut dan dialihkan dalam bentuk subsidi langsung. Namun demikian, jika mengacu pada kebijakan tahun 2005, kenaikan harga rata-rata 126 persen dengan alasan untuk memperbaiki perekonomian justru bertolak belakang dengan fakta. Kenaikan BBM yang tinggi menjelang akhir tahun 2005 tersebut menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 17,11 persen selama tahun 2005. bahkan pada pada awal tahun 2006 perekonomian Indonesia mengalami kelesuan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama dan kedua masing-masing berada pada level di bawah 5 persen, lebih lambat dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang masing-masing sekitar 6 persen. Dan yang lebih parah angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan rakyat semakin memburuk. Menurut BPS (2007), angka kemiskinan naik 2 juta sejak tahun 2005 yang terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah menaikkan BBM.

7. Salah atau alasan utama yang sering dikemukakan oleh pemerintah dan para pendukung pencabutan subsidi BBM adalah selama ini subsidi BBM salah sasaran dan oleh karena itu harus direvisi dengan mencabut subsidi tersebut dan dialihkan langsung kepada orang-orang miskin. Tapi pada faktanya pengurangan subsidi BBM selama ini justru semakin mengurangi daya beli masyarakat khususnya menegah ke bawah. Salah satu dampaknya adalah kenaikan biaya transportasi. Menurut Soehari Sargo kampanye pemerintah tentang 84 persen subsidi BBM sebesar Rp 72 triliun dinikmati oleh golongan kaya, amat menyesatkan. Alasannya, sekitar 94 juta orang yang selama ini ikut menikmati subsidi BBM akan menderita akibat kenaikan harga BBM itu. Perinciannya, hingga tahun 2004 terdapat 4,5 juta kendaraan pribadi, sepeda motor 24 juta dan kendaraan umum/bus ada 700.000. Dengan perkiraan jumlah penumpang per hari sekitar 100 orang, maka jumlah pengguna kendaraan umum adalah 70 juta (Suara Pembaharuan, 10/3/05). Kemiskinan memang harus direduksi, pengembangan energi alternatif untuk sustainability ketersediaan energi juga harus dioptimalkan. Meski demikian kebijakan yang ditempuh tidak dengan cara membuat rakyat semakin menderita.

8. Kebijakan tersebut sejatinya merupakan upaya untuk mencabut subsidi meski dilakukan secara bertahap. Hal ini jelas merupakan bagian dari proses implementasi UU Migas No. 22/2001 yang ditunjang dengan UU Investasi yang sarat dengan muatan kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang sedang dan akan beroperasi di negara ini. Salah satunya adalah pengaturan agar harga BBM sesuai dengan harga internasional. Dengan demikian perusahaan-perusaan asing dapat menguasai kepemilikan dan pengelolaan serta pasar migas negeri ini. Walhasil kebijakan ini merupakan konsekuensi jika minyak dijadikan sebagai komoditas murni dan pihak pemerintah memosisikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang motif utamanya mengejar keuntungan meski harus merugikan rakyat. Inilah ciri utama perekonomian yang berbasis Kapitalisme.

9. Sikap tersebut jelas bertentangan dengan syari’ah sebab minyak bumi termasuk bagian dari barang tambang yang memiliki deposit yang sangat besar sehingga masuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Dengan demikian pengelolaannya harus dikendalikan oleh negara bukan oleh swasta apalagi pihak asing. Konsekuensinya nilai komoditas tersebut tidak diserahkan kepada harga pasar tapi dengan harga yang tidak membebani rakyat. Alasan inefisiensi yang selama ini dikeluhkan kepada BUMN tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengalihkan pengelolaan dan penguasaaan komoditas tersebut kepada swasta namun yang perlu dilakukan adalah pembenahan birokrasi dan manajemen BUMN. Keterbatasan SDM dan kurangnya dana investasi dari pemerintah serta alasan inefisiensi tidak dapat menjadi justifikasi untuk menyerahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada pihak swasta. Disamping untuk menjamin keamanan cadangan energi (energy security), jumlah dana yang dapat diperoleh dari sektor tersebut sangat besar sehingga pembelanjaan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BUMN harus ditingkatkan, apalagi dana menganggur (iddle money) di negeri ini cukup besar seperti dana di sejumlah rekening pejabat departemen dan dan yang diparkir di SBI. Mayoritas karyawan-karyawan yang dikontrak oleh perusahaan-perusahaan asing adalah warga Indonesia cukup untuk membantah keterbatasan SDM negeri ini.

10. Terakhir, Gerakan Mahasiswa Pembebasan menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya kaum muslimin untuk melepaskan diri dari cengkraman sistem Kapitalisme dan kembali kepada Syariah Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah termasuk menjadikan syariah Islam sebagai basis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Jakarta, 26 Desember 2007

Sekjen GEMA Pembebasan Erwin Permana CP: 0813 1112 9898

Atas Nama Ketua Umum GEMA Pembebasan Kaltim; AMIN YUSUF

CP; 0813 5011 1924

SELAMAT IDUL FITRI 1428 HIJRIYAH

Posted in Tentang Kami on October 12, 2007 by gemapembebasankaltim

IDUL FITRI 1428 H 

Administrator Beserta Pengurus dan Aktivis GEMA Pembebasan Kaltim mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriyah. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Ayo Jalin Tali Sillaturrahmi di Hari nan Suci, Kembali Beramal Menyelesaikan Proyek Revolusi. Tetap Istiqomah Berjuang di Jalan Allah, Tetap Melawan Sistem Haram Jadah, Ayo Dirikan Sistem Khilafah Islamiyah Pelaksana Hukum-Hukum Syariah, Penebar Rahmah dan Berkah.

Salam Revolusi Salam Pembebasan! Jabat Tangan Persahabatan dan Peluk Erat Perjuangan dari Kami di Hari Mulia nan Fitri.

 T.T.D
Atas Nama GEMA Pembebasan Kaltim

SEKILAS TENTANG PUNKERS

Posted in Tentang Kami on October 7, 2007 by gemapembebasankaltim

Punkers

Jumlahnya Memang tidak banyak, tapi ketika mereka turun ke jalanan, setiap mata terpancing untuk melirik gaya rambutnya yang Mohawk ala suku Indian dengan warna-warna terang dan mencolok. Belum lagi atribut rantai yang tergantung di saku celana, sepatu boot Dr. Marteen, kaos hitam, jaket kulit penuh badge atau peniti, serta ‘spikes’ (gelang berbahan kulit dan besi seperti paku yang terdapat di sekelilingnya) yang menghiasi pergelangan tangannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari busana mereka. Begitu juga dengan celana jeans super ketat hingga mata kaki yang dipadukan dengan baju lusuh, makin menguatkan kesan anti kemapanan dan antisosial pada mereka. Masyarakat mengenal mereka sebagai anak punk.

Sayangnya, pandangan negatif masih menyertai setiap kehadiran anak punk. Tanpa bermaksud menyudutkan, tampilan anak-anak punk yang cenderung ‘menyeramkan’ seringkali dikaitkan dengan perilaku anarkis, brutal, vandal, bikin onar, dan semau gue. Padahal boleh jadi, itu cuma perilaku segelintir remaja yang berpenampilan nge-punk. Daripada berprasangka, mending kita coba kenal kaum punk lebih dekat. Sehingga penilaian dan sikap kita lebih objektif.

Hadirnya generasi punk nggak bisa dilepaskan dari hingar-bingar dunia musik. Konon kisah lahirnya kaum punk pun diawali dari musik. Pada 1971, Lester Bangs, wartawan majalah semi-underground Amerika, Creem, menggunakan istilah punk untuk mendeskripsikan sebuah aliran musik rock yang semrawut, asal bunyi, namun bersemangat tinggi.

Musisi punk tidak memainkan nada-nada rock teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia, menceritakan rasa frustrasi, kemarahan, dan kejenuhan berkompromi dengan hukum jalanan, pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran serta represi aparat, termasuk kekecewaan musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang didominasi oleh musisi rock mapan, seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Elvis Presley. Akibatnya punk dicap sebagai musik rock n’ roll aliran kiri, sehingga sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil di acara televisi, apalagi rekaman. Boro-boro! Tak hanya dalam lirik lagu, teriakan kekecewaan kaum punk juga ditunjukkan dalam berbusana. Seperti dituturkan Putu Aliki, designer asal Bali, “Sudah nggak zamannya lagi, kalo remaja -male or female- tidak diberi kebebasan dalam memilih alternatif-alternatif berbusana yang ada di hadapannya sekarang ini. ‘Kalau memang sreg dan PeDe, kenapa tidak boleh memakai sesuatu yang aneh’. Misal, memakai paku-paku, gelang baja, peniti yang penuh menghias lengan baju, rok pendek, transparan, atau seksi bagi cewek, atau baju dan celana ketat bagi cowok. Biasanya kan selama ini, kalau ada yang berani berpakaian begitu sudah dicap yang nggak-nggak oleh orang lain. Nah itulah yang ingin didobrak.”(Bali Post, 18/05/03)

Menurut Awal Fahma, redaktur F-Magazine Bogor: “Kalau menurut saya, anak punk Bogor itu mayoritas cuma sekedar style aja, kalo ditanya makna punk yang sesungguhnya belum tentu pada ngerti, buat mereka punk itu cuma dandanan, attitude sama musik keras. Sekarang punk udah keilangan identitasnya, ini gara gara para prudusen ngeliat style punk bisa dijual mulai dari gaya rambut sampai pakaian”.

Dalam “Philosophy of Punk”, Craig O’Hara (1999) menyebut tiga definisi punk. Pertama, punk sebagai tren remaja dalam fashion dan musik. Kedua, punk sebagai keberanian memberontak dan melakukan perubahan. Terakhir, punk sebagai bentuk perlawanan yang “hebat” karena menciptakan musik, gaya hidup, komunitas, dan kebudayaan sendiri. Definisi pertama adalah definisi yang paling umum digambarkan oleh media. Tapi justru yang paling tidak akurat karena cuma menggambarkan kesannya saja.

Menurut salah satu kru MQ-FM Solo, “Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang keresahan untuk menemukan solusi “menghancurkan tiran”. Lalu keresahan itu mereka wujudkan dengan pemberontakan dengan berbagai wujudnya baik lewat jalur musik, propaganda, membuat produk sendiri, dll. Pada dasarnya mereka anti segala sesuatu yang bersifat status quo. Karena menurut mereka, yang namanya status quo itu bisa membuat beku. At least, mereka nggak terbawa mainstream. Mampu menciptakan arus sendiri.,”
 
Di setiap tempat, sepak terjang kaum punk mampu menjelma menjadi sebuah gaya hidup yang konsisten melawan pemaksaan ide maupun budaya oleh para kapitalis maupun negara. Yup, mereka nggak setuju banget ama yang namanya otoritas. Sehingga mereka hidup berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan t-shirt, aksesori, buku dan majalah, poster, serta jasa tindik (piercing) dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi’s, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan barang bermerek luar negeri lainnya.

Dalam skala negara, punk mengusung ide anarkisme. Menurut para pencetusnya, yaitu William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, dan Mikhail A Bakunin, anarkisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara. Di sini anarkisme menghendaki tatanan sosial yang tidak seorangpun bisa menindas atau mengekspolitasi orang lain; sebuah tatanan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang setara untuk mencapai perkembangan material dan moralnya secara maksimal. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa campur tangan negara.

Nampaknya, idealisme kaum punk dalam konteks negara kudu siap ngadepin kenyataan sosial. Seperti yang pernah dikatakan Lenin, anarkisme adalah paham yang naif milik para pemimpi dan orang-orang putus asa. Mereka menyadari ideologi ini sulit dikembangkan karena masyarakat masih membutuhkan negara untuk mengatur mereka. Benar, tentunya negara yang menerapkan Islam sebagai ideologi di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

Berbicara tentang kebebasan, memang indah. Apalagi jika bisa bebas berbuat sekehendaknya, tidak ada yang melarang atau memaksakan aturan yang harus dipatuhi. Sayangnya, kebebasan tipe seperti ini hanya ada di negeri khayalan. Ya, sekeras apapun kita menuntut kebebasan, pada akhirnya kita akan terbentur pada kenyataan kalau semua ada batasnya. Contoh, kita memang bisa bebas makan setiap menu favorit, sanggup begadang semalaman, atau kuat nenggak berliter-liter aneka cairan penghilang dahaga. Tapi kenyataannya, perut dan mata kita ada batasnya dan perlu istirahat. Kalo diporsir, perut kita bisa sakit atau menjadii mata berkunang-kunang. Tubuh kita yang menentukan kapan saatnya lapar, haus, ngantuk, atau buang hajat, bukan kita. Ini contoh kecil.

Begitu juga dalam hidup. Kita boleh acungi jempol buat kawan-kawan yang sadar dan ingin merdeka dari para idola yang mengendalikan perilaku kita, para kapitalis yang membobol finansial kita, atau kebijakan negara yang bikin sengsara. Seperti idealisme Kolektif punker. Tapi jika merdeka dari aturan agama, terutama Islam, merupakan suatu perkara yang berbahaya bagi kita.

Kita memang punya pilihan untuk tidak shalat, tidak mau menahan lapar-haus shaum Ramadhan, cuek dengan perjuangan Revolusi, berlomba-lomba mengumbar aurat, atau menjadi pemuja hawa nafsu. Tapi itu bukan pilihan yang baik mengingat hidup kita juga ada batasnya. Kesempatan kita untuk bertobat juga ada batasnya. Percaya atau tidak, akan ada kehidupan lain di akhirat setelah kita meninggal dunia. Tempat kita mempertanggung jawabkan setiap perbuatan kita selama di dunia. Ini berlaku untuk semua: muslim or non muslim. Tentu, termasuk di antara yang beriman dan kafir itu ada yang memilih punker, maupun non-punker sebagai gaya hidupnya.

Sebagai seorang Revolters muslim, ketaatan terhadap aturan hidup Islam bukan rantai besi yang menggembok hidup kita, tapi justru yang membebaskan kita dari perbudakan hawa nafsu dan materi. Ketaatan ini yang akan menyelamatkan kita dunia-akhirat. Dan sewajarnya ketaatan ini juga yang membatasi kebebasan kita dalam berbuat atau berpendapat. tidak asal berpenampilan atau tidak asal berjuang melawan Tiran.
    
Jadilah manusia paling cerdas
Kawan! sebebas-bebasnya kita, pastinya kita tidak bisa menentukan kapan jadwal malaikat Izrail ‘menjemput’ kita. Meski kita tinggal di bunker bawah tanah dengan ketebalan dinding beton satu meter atau dikawal bodyguard from Beijing sekaliber Jet Lee, tidak akan bisa menghalangi ajal yang menjemput kita. Pertanyaannya, siapkah kita mati besok?

Bagi sebagian orang, pertanyaan ini lebih sulit dijawab dibanding soal ujian atau saat sidang skripsi yang tanpa persiapan. Tidak bisa jawab soal ujian atau saat sidang, kemungkinan kita tidak lulus, down sebentar, lalu kembali mengulang di kesempatan berikutnya. Tapi tidak bisa menjawab soal kesiapan mati besok pagi, menunjukkan ketakutan kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Persis konsep eskapisme yang berkembang di masyarakat Barat. Mereka berusaha lari dari kenyataan hidup (tentang kematian yang pasti) dengan menenggelamkan diri dalam gaya hidup hedonis. Bagaimana dengan kita?

Sebagai seorang muslim, membahas mengenai kematian berarti menyadarkan kita akan kehidupan dunia yang hanya sementara dan bisa melalaikan jika kita lengah. Allah Swt. berfirman yang artinya: “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan” (QS al-Hadîd [57]: 20)

agar kita tidak terjebak dalam permainan dunia, apalagi sampai jadi penganut eskapisme, jadilah manusia cerdas seperti kata Rasulullah saw. Ibnu Umar meriwayatkan: “Kami bersepuluh datang kepada Nabi saw, ketika seorang Anshar berdiri dan bertanya: ‘Wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling mulia?’ Maka Rasulullah menjawab: ‘Mereka yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan kematian. Merekalah orang yang paling cerdas. Mereka akan pergi dengan mendapatkan kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat.” (HR Ibnu Majah) [ ]

1. Penulis; Hafidz, Editor; Amin Yusuf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.