SOROTAN

Full Colour

SERUAN PILKADA, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN;ANTARA ADA DAN TIADA
(Sekjen GEMA Pembebasan Kalimantan Timur)
 
Hingga saat ini di indonesia khususnya di KALTIM dilangsung-kan hajatan besar, yaitu proses pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal). Setidaknya, 7 gubernur dan 145 walikota/bupati akan dipilih secara langsung. Dipilihnya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadal) tidak lepas dari pengalaman buruk di masa lalu, ketika hak memilih kepala daerah ada pada anggota DPRD. Tetapi, justru mereka malah memanfaatkan itu demi kepentingan diri dan partainya. Sering terdengar, hak suara mereka bisa dibeli oleh para calon kepala daerah. Akibatnya kepala daerah yang mampu membeli suara itulah yang menang. Karena itu, Pilkada secara langsung dinilai akan lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, karena rakyat sendirilah yang secara langsung memilih pemimpin daerahnya. Dengan pemilihan langsung, kepala daerah akan lebih bisa dipertanggungjawabkan; kepentingan kelompok/partai akan bisa diputus; peluang KKN dan politik uang akan bisa diperkecil; mutu proses pilkada akan meningkat; kepala daerah terpilih akan lebih berkualitas, bersih KKN, dan peduli rakyat.
 

Pilkadal sangat diharapkan bisa memupus berbagai kebu-rukan yang terjadi selama ini, bahkan dianggap akan menjadi solusi bagi banyak permasa-lahan daerah di negeri ini. Betulkah demikian? Ada banyak hal yang perlu disorot dalam pilkada secara langsung ini. Pertama, pilkada terkesan dipaksakan, karena pelaksanaanya dibarengi sejumlah kerancuan aturan dan kelembagaan, serta minimnya persiapan karena waktu persiapannya yang singkat. Dalam waktu yang singkat itu, KPUD tidak bisa melakukan persiapan secara memadai. Kedua, pelaksanaan Pilkadal jelas memerlukan dana yang besar. Padahal masalah kehidupan rakyat ‘buruk’ tengah meranda hampir semua daerah. Ketiga, Pilkadal memunculkan potensi kerawanan dalam bentuk ketidakstabilan, konflik, dan kerusuhan sosial. Potensi kerawanan itu muncul karena :
Potensi konflik akibat mobilisaasi massa; apalagi jika melibatkan sentimen tertentu, baik agama,etnis,daerah, maupun ’darah’(kebangsawan, kesultanan, dan ssebagainya). Terjadinya kasus bentrokan di beberapa daerah dalam proses Pilkadal adalah bukti.
Potensi konflik akibat kampanye negatif antar calon kepala daerah. Konflik itu akan rawan jika melibatkan massa pendukung masing-masing.
Potensi konflik kaibat premanisme politik, karena proses atau hasil yang ada tidak sesuai dengan ke-inginan kelompok tertentu, dan mereka tidak menerima-nya, lalu memaksakan kehendak mereka. Di beberapa daerah, massa salah satu calonnya tidak diloloskan oleh KPUD memprotes bahkan merusak inventaris dan kantor KPUD. Potensi ini akan bisa muncul lebih besar karena ketidak-puasan atas hasil pilkadal.
Potensi konflik akibat kecurangan dalam proses pilkadal. Belum lagi jika terjadi perbadaan perolehan suara yang sangat tipis. Itu bisa menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan, apalagi jika melibatkan massa; kerusuhanlah yang akan muncul.
potensi konflik karena perbadaan penafsiran aturan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pilkadal. Lalu dengan adanya hal tersebut, apakah hal ini yang diharapkan?
 
Hal di atas inilah yang disebut dengan antara harapan dan kenyataan; yang justru merupakan buah dari sistem demokrasi, yang masih terletak antara ada dan tiada. Bahkan lebih dari itu, demokrasi yang ada saat ini seakan-akan ‘tiada’ dari apa yang di slogankan oleh pemerintah kita saat ini. Lalu apakah pemimpin yang seperti inikah yang akan kita pilih? Yang selalu memberikan ‘iming-iming’—jargon—kepada rakyat? Dan mengapa kita sebagai rakyat yang sudah tahu akan hal ini harus memilih mereka, dimana mereka hanya bertujuan untuk keperluan, alias memupuk kekayaan bagi kelompok mereka sendiri, bahkan individu mereka sendiri? Bahkan lebih dari itu, kita juga sudah mengetahui selalu akan kebohongan janji-janji mereka kepada kita selama ini? Walhasil, pilkadal sebenarnya hanya memberi satu kepastian, yakni mereka terpilih secara langsung. Selebihnya, tidak ada jaminan bahwa kualitas mereka yagn terpilih itu pasti akan lebih baik. Perbaikan sistem yang diperlukan guna memberikan solusi atas ber-bagai persoalan yang melilit ummat bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan langsung atau tidak langsungnya kapala daerah terpilih, karena ia merupakan produk dari ideologi dan suprasistem yang diberlakukan saat ini. Oleh karena itu belum tentu cara pemilihan kepala daerah secara langsung pula memberikan solusi atas berbagai kesulitan yang tengah diderita oleh rakyat. Lihatlah, presiden yang baru saja dipilih secara langsung; ia malah memberikan tambahan derita bahkan kesulitan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM.
 
Solusi Islam; Dengan demikian, pada fakta serta kenyataan di Indonesia yang tidak dapat di-nafi-kan tentang ke-mayoritas-an penduduknya yang sebagian besar adalah muslimin. Kemudian pertannyaannya adalah, bagaimana mekanisme dan proses pemilihan kepala daerah itu dalam sistem Islam, yakni dalam sistem Khilafah Islamiyah, agar permasalahan di atas tidak terjadi lagi? Sederhana saja. Setelah Khalifah dipilih langsung oleh rakyat atau oleh majelis ummat, maka kepala daerah baik wali (gubernur) atau amil (bupati/walikota) akan dipilih atau diangkat oleh Khalifah terpilih itu. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasul yang mengangkat Muadz bin Jabal untuk menjadi wali di Yaman, dan sebagainya. Demikian juga yang dilakukan oleh para Khalifah sesudahnya.
 

Cara seperti ini mungkin masih rawan KKN serta akan memunculkan pemimpin yang tidak kapabel dan tidak peduli rakyat. Akan tetapi, Khalifah yang dipilih dan dibaiat oleh rakyat untuk melaksanakan kitabullah dan sunnah Rasul, dengan dorongan imannya, tentu akan lebih merasa bertanggung jawab untuk memeilih kepala daerah yang notabene merupakan bawahannya itu dengan sebaik-baiknya, yang amanah dan memiliki kemampuan. Maka hal KKN-pun tidak akan terjadi.!
 

Lalu, apa peran politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dalam sistem Islam itu? Pertama, rakyat melalui wakilnya di majelis ummat boleh saja mengusulkan siapa yang layak untuk diangkat sebagai kepala daerah. Kedua, setelah terpilih,rakyat berperan untuk mengontrol kepala daerah itu agar ia selalu bersikap amanah  dan memimpin daerahnya berdasarkan syariah. Disamping itu, kontrol tentu harus datang dari Khalifah yang telah mengangkatnya, seperti Umar Bin al-Khaththab yang mengingatkan Khalid Bin Walid agar dia memimpin dengan sebaik-baiknya, dengan menggores garis lurus pada tulang dengan pedangnya. Kontrol juga harus dilakukan oleh majelis ummat yang notabene wakil rakyat, juga oleh partai politik yang ada. Yang lebih penting, sistem Islam tentu akan membuatnya tidak mudah untuk bertindak menyimpang. Yang tak kalah penting, kontrol itu juga harus datang dari dalam dirinya berupa rasa iman dan takwa yang dalam kehidupan Islam akan selalu terbina.
 
Wahai Kaum Muslimin; Pilkada tidak boleh menjadikan kita lupa, bahwa perbaikan negeri ini semestinya, di samping harus menghadirkan pemimpin yang baik, juga sistem yang baik, dan itu mesti berasal dari Zat Yang Mahabaik—dialah Allah SWT. Itulah syariah.

Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk menerapkan Syariat Allah dalam institusi Khilafah Islamiyah yang akan melahirkan pemimpin yang baik. Hanya itulah yang  akan mengantarkan kita pada kondisi kemakmuran, ketentraman, dan kebahagiaan; baik di dunia maupun di akhirat. ‘ala kulli hal, marilah kita merenungkan kembali firman Allah SWT : “Apakah sistem hukum Jahiliyah yang kalian kehendaki? Siapakah yang lebih baik sistem hukumnya dibandingkan dengan Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS. Al-Maidah : 50)

One Response to “SOROTAN”

  1. “Khalifah dipilih oleh majlis ummat”
    Bagaimana kalau kita analogikan majlis ummat adalah DPR,dan khalifah adalah Presiden ?
    “Presiden dipilih oleh DPR”
    Kalau begini, apa bedanya dengan mekanisme yang dulu2?

    “Khalifah dengan tanggung jawab dan keimanan yang dimilikinya mengangkat wali dan kepala daerah”
    Daripada mengganti sistem secara keseluruhan (yang bakal makan waktu lama), kenapa tidak kita ganti saja pemimpin yang sekarang dengan pemimpin yang lebih baik (sesuai kriteria khalifah dalam Islam)?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: